MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (16/9/2025). Kunjungan tersebut didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta Ketua DPRD Makassar Supratman bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam kesempatan itu, Dewi mengungkapkan hasil kaji cepat terhadap dua masa bangunan yang terdampak. Bangunan utama yang dibangun pada tahun 1986 dinilai mengalami kerusakan berat, sementara gedung baru yang dibangun tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan.“Bangunan lama yang berdiri lebih dari 40 tahun mengalami kerusakan non-struktural yang cukup parah. Karena itu, kami menyimpulkan perlu dilakukan rekonstruksi total sesuai standar bangunan saat ini,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, standar bangunan gedung kini jauh lebih ketat, khususnya terkait skala gempa, jalur evakuasi, serta sistem pengaman kebakaran. Karena itu, rekonstruksi menjadi pilihan paling realistis untuk menjadikan gedung DPRD lebih aman dan representatif.
Sementara itu, gedung baru yang dibangun pada 2024 masih bisa dimanfaatkan. Menurut Dewi, kerusakan yang terjadi masuk kategori ringan sehingga cukup dilakukan rehabilitasi. “Rehabilitasi ditargetkan selesai Desember 2025 agar sudah bisa digunakan pada awal 2026,” katanya.
Meski begitu, untuk gedung lama, proses rekonstruksi membutuhkan tahapan administratif. Salah satunya penghapusan aset, karena bangunan tersebut masih tercatat sebagai aset negara. “Jika rekonstruksi dilakukan, maka gedung lama harus diratakan terlebih dahulu,” tegasnya.
Soal kebutuhan anggaran, Dewi menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan ulang. Estimasi awal untuk keseluruhan bangunan berkisar Rp50–55 miliar, namun angka tersebut bisa berubah mengikuti hasil kajian teknis lanjutan.
“Pemkot memang sudah mengusulkan proposal senilai Rp375 miliar untuk pembangunan gedung baru 10 lantai. Namun kepastian jumlah lantai masih akan dibicarakan lebih lanjut sesuai kebutuhan ruang saat ini,” ungkapnya.
Sementara Walikota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Menurutnya, rekonstruksi gedung lama dan rehabilitasi gedung baru merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan aktivitas kelembagaan DPRD tetap berjalan optimal.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perencanaan hingga pembangunan berjalan sesuai target. “Kita ingin gedung DPRD yang baru nanti lebih representatif, aman, dan modern,” ujarnya.
Munafri menegaskan, rekonstruksi ini bukan hanya soal membangun gedung baru, melainkan juga menghadirkan ruang kerja yang lebih memadai bagi dewan dalam menjalankan fungsinya. “Dengan desain yang lebih sesuai kaidah bangunan modern, insyaallah akan lebih proper,” katanya.
Ia menilai rekonstruksi menjadi momentum untuk memperhatikan aspek inovasi, termasuk desain ramah lingkungan, efisiensi ruang, serta ketahanan bencana.
Dirjen Cipta Karya memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia berharap, kajian teknis bisa rampung dalam satu bulan agar rencana rekonstruksi segera masuk tahap perencanaan detail.
“Kami ingin memastikan proses ini berjalan cepat, sehingga gedung DPRD Makassar dapat kembali difungsikan dengan lebih baik bagi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
