MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Ketua DPRD Makassar,Supratman menerima kunjungan KPU Makassar.Pada pertemuan tersebut Supratman turut prihatin terkait efisiensi yang turut dirasakan oleh KPU dimana hampir selurih kegiatan di pending dulu,salah satu kegiatan yang di hold adalah pemutakhiran data.
“Kita berharap secepatnya berlangsung mengingat urgensi kegiatan yang begitu penting, salah satunya adalah pemuktahiran data pemilih, karena ada data menurut Kemendagri itu terdapat data kurang lebih sebanyak 125.000 tambahan, itulah yang mereka ingin cocokkan, ingin melakukan kegiatan pemuktahiran,”ungkapnya.
Untuk itu Kata Supra KPU membutuhkan anggaran. Terkait hal tersebut kita akan koordinasikan dengan pihak Pemerintah Kota Makassar, mudah-mudahan bisa segera ada solusinya.
Diketahui saat ini anggaran yang ada di KPU itu hanya anggaran terkait belanja kantor dan hanya bisa mengcover biaya-biaya seperti listrik dan lain-lain.
Terkait kapan Pergantian Antar Waktu Apiaty Amin Syam Supra mengatakan masih menunggu penjadwalan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
“Insha Allah dalam waktu dekat sementara kami ajukan ke Pemkot Makassar setelah itu pemkot kirim ke DPRD Sulsel jika jika sudah disetujui oleh DPRD Sulsel barulah kita gelar paripurna pelantikan PAW Apiaty Amin Syam,”tutup Supra.
Sementara itu ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat mengatakan kedatangannya bertemu Ketua KPU Makassar salah satunya bercerita sama terkait tidak adanya anggaran untuk pengolahan data berkelanjutan.
Dimana kata dia jika belum lama ini semua tahu bahwa setiap 3 bulan itu ada data yang turun dari Kemendagri yang harus kami lakukan pencocokan dan penelitian langsung ke bawah, ada e pemilih yang sudah 17 tahun ada yang e TNI Polri aktif yang sudah pensiun dan ada pemilih yang pada tahun ini sudah berhak untuk memilih.
Adapun kondisi KPU Kota Makassar pasca pemilu dan pemilihan dikatakan Arafat jika masih ada dua program yang harusnya berjalan yaitu pendidikan politik dan pemutakhiran data berkelanjutan pertiga bulan
“karena ada efisiensi dari pusat maka untuk dua program ini yang masih kami pikirkan,”sebutnya.
“Pemutakhiran data itu yang harus kami lakukan bagaiamana kemudian mencocokkan data ke bawah, tapi karena efisiensi kami masih berpikir makanya kami diskusikan kepada pak ketua tadi, insyaallah ketua DPRD akan mencoba mengkomunikasikan dengan Walikota Makassar terkait ini,”ungkapnya
Ia menyayangkan pada APBD Pokok kemarin anggaran pemutakhiran data tersebut tidak dianggarkan.
“Tidak diberikan hibah, pasca dari MK Kemarin kami mengembalikan dana hibah ke pemerintah kota itu Rp 11,4 miliar lebih sekian-sekian
Arafat berharap di perubahan ini KPU Makassar diberikan lagi hibah untuk tahun 2025.
