Search
Close this search box.

Aliansi Masyarakat Wajo Demo Pertanyakan Kebijakan Bupati

Wajo-daulatrakyat.id-Ratusan warga yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Wajo melakukan aspirasi di Aula Kantor Bupati Wajo Kamis (20/5). Mereka memeprtanyakan kebijakan bupati soal penutupan masjid.

Supris Musiapir, juru bicara Aliansi Masyarakat, dalam penyampaiannya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo itu karena dianggap tidak berkeadilan.

“Di masjid jamaah dilarang melakukan shalat berjamaah tarwih dan shalat Idhul Fitri, di sisi lain Pemerintah Kabupaten Wajo melegalkan pasar dan mall untuk buka, ini tidak berkeadilan dan melanggar Pancasila,” kata Supris.

Menurut Supris, jebijakan tersebut sangat bertentangan dengan sila kel ima Pancasila yakni Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Itu yang dilanggar,” kata Suprise.

Sementara itu, Bupati Wajo, Amran Mahmud sebelumnya menanggapi desakan dari sejumlah elemen untuk membuka kembali aktivitas ibadah di masjid di tengah wabah pandemi Covid- 19 membuat Bupati Wajo dilematis.

Menurut Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, M.Si, dia sangat mengerti dengan keinginan masyarakat untuk kembali beribadah di masjid, apalagi bulan suci Ramadhan.

Tetapi, di sisi lain dia harus mempertahankan status zero positif dengan menjaga keselamatan Kabupaten Wajo dan masyarakat dari penyebaran Virus Corona.

“Saya sangat paham dengan keinginan dan kondisi masyarakat sekarang ini, tapi ini semua demi keselamatan mereka,” ujar Amran Mahmud saat menghadiri rapat koordinasi, Rabu (13/5/2020) di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.

Baginya, mengambil keputusan meniadakan shalat berjamaah di masjid, adalah sebuah keputusan yang sangat berat, tapi apa boleh buat.

“Dalam hati nurani saya, saya ingin melihat kondisi masyarakat selalu baik, walaupun ini adalah keputusan yang sangat berat. Kadang hati saya sangat pedih jika membuka medsos,” terang Amran.

“Pertimbangan kami waktu itu, dengan meniadakan shalat berjamaah di masjid, minimal 50 persen dapat kita cegah penyebaran Covid- 19,” urai Ketua DPD PAN Kabupaten Wajo ini.

“Saya harap apa pun keputusan dan kebijakan pemerintah, tolong dukung kami, bantu kami memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa ini semua adalah untuk kebaikan mereka. Wajo harus kita pertahankan agar tetap berstatus zona hijau,” pungkas Amran. (ampa/dr)

……

DPRD Kota Makassar.

355 SulSel

Infografis PilGub Sulbar

debat publik pilgub 2024

Ucapan selamat Walikota makassar

Pengumuman pendaftaran pilgub sulsel

Pilgub Sulsel 2024

https://dprd.makassar.go.id/
https://dprd.makassar.go.id/