MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Pada Januari 2023, BPS mencatat inflasi gabungan 5 (lima) kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 0,63% (mtm) atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Desember 2022 sebesar 0,71% (mtm).
M. Firdauz Muttaqin Direktur BI Sulsel mengatakan secara spasial, kelima kota di Sulsel (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) mengalami inflasi pada bulan laporan. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Makassar (0,67%; mtm), sementara inflasi terendah terjadi di Kota Parepare (0,38%; mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi gabungan 5 (lima) kota IHK di Sulawesi Selatan secara tahunan tercatat sebesar 5,83% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,28% (yoy).
“Inflasi bulanan terjadi pada hampir seluruh Kelompok Komoditas kecuali Kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta Kelompok Transportasi. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menyumbang inflasi dengan andil terbesar (0,84%; mtm). Berdasarkan jenis komoditas, Kangkung, Ikan Cakalang, dan Beras merupakan komoditas dengan andil inflasi terbesar di periode laporan,”ujarnya.
Disebutkan hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif dan gelombang yang tinggi. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Komoditas Angkutan Udara, Bensin, dan Bawang Merah yang mengalami deflasi sejalan dengan penurunan harga avtur dan pasokan yang terjaga.
Secara tahunan, seluruh kelompok komoditas di Sulsel mengalami inflasi. Komoditas Bensin dan Angkutan Udara mengalami inflasi dengan andil terbesar yang masih terpengaruh oleh dampak kenaikan harga BBM Subsidi per September 2022 dan harga avtur yang tinggi.
Memasuki Februari, inflasi bulanan diprakirakan lebih rendah sejalan dengan tekanan cuaca yang mereda meskipun La Nina diprakirakan masih akan terjadi sampai akhir Maret 2023. Selain itu, jumlah hari libur pada Februari yang lebih sedikit dari Januari juga mempengaruhi penurunan permintaan.
Pada tahun 2023, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga di Sulsel, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Hal itu dilakukan melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). TPID se-Sulsel terus memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta melanjutkan pemantauan pasokan serta harga secara berkala,”pungkasnya.