Pangkep.daulatrakyat.id-
Institut KAPAL Perempuan dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan MoU dengan Pemkab Pangkajene dan Kepulauan ( Pangkep) terkait program Inklusi, 29 Nopember 2022.
Usai penandatanganan kerjasama, dilanjutkan dengan Musyawarah Sekolah Perempuan Daerah Pangkep.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkep.
Ada 140 orang hadir dari latar belakang yang berbeda-beda yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, anggota Sekolah Perempuan, organisasi mitra program INKLUSI, media.
Bupati Pangkep H.Muhammad Yusran Lalogau menyambut baik kerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan dan YKPM, dalam program INKLUSI untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs, agenda pembangunan pemerintah nasional dan pemerintah Pangkep.
H.Muhammad Yusran Lalogau mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengenal KAPAL Perempuan dan YKPM sebagai mitra yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput terutama di desa pulau-pulau kecil.
Oleh karena itu, tepat sekali Pemerintah Kabupaten bermitra terutama dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs, implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta program-program yang sesuai dengan prioritas daerah.
“Kami mendukung upaya mewujudkan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan, anggaran dan pemantauan pembangunan dan menjaga keberlanjutannya,” ujar H.Muhammad Yusran Lalogau.
Sementara, Misiyah Direktur Institut KAPAL Perempuan berharap kolaborasi ini akan memastikan penanganan 6 isu prioritas INKLUSI KAPAL Perempuan-YKPM, yaitu membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
” Kita melakukan pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan, mengembangkan media edukasi melalui Radio Sipurennu, Pos Pengaduan isu-isu GEDSI, serta pengembangan ekonomi perempuan yang resposif gender.,” sebut Misiyah
Sedangkan, Direktur YKPM Sulawesi Selatan Muliyadi Prayitno optimis kolaborasi ini menjadi strategi untuk saling membantu sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing antara pemerintah, masyarakat sipil dan penerima manfaat pembangunan terutama perempuan akar rumput, disabilitas dan kelompok marginal.
Muliyadi Prayitno menyebut, pemerintah melakukan pemenuhan hak secara tepat sasaran dan warganya membantu memantau, mengawal agar pembangunan melibatkan partisipasi semua warga dan dapat dinikmati oleh semua sesuai dengan prinsip SDGs
“Tak seorangpun boleh ditinggalkan,” kata Muliyadi Prayitno.
Harapan kedepan, kata Muliyadi Prayitno sebagai program jangka panjang, Kabupaten Pangkep ini dapat menjadi inspirasi sebagai Kabupaten SDGs.
” Ini program yang memastikan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI-Gender Equality, Disability and Social Inclusion) terimplementasi dalam 17 tujuan SDGs,” pungkas Muliyadi Prayitno.(Lim/dr)
