MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) Kamis (02/12/2021). di Makassar dengan tema Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
HLM TPID kali ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi strategi pengendalian inflasi akhir tahun 2021 sekaligus menyiapkan langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi risiko inflasi tahun 2022. Kegiatan dipimpin oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan dan diikuti oleh Kepala Daerah Se-SuIawesi Selatan sebagai peserta.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Iman Karana memaparkan bahwa pada November 2021, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm) atau Iebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Kelompok penyumbang inflasi utamanya berasal dari kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,78% (mtm).
Inflasi Sulsel sebut dia secara keseluruhan baik tahunan maupun tahun kalender tercatat sebesar 1,97% (yoy) dan 1,47% (ytd), berada dibawah sasaran inflasi nasional pada tahun 2021 yang sebesar 3,0±1 %.
“Inflasi terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran, kecuali pada kelompok Kesehatan dan Pakaian dan Alas Kaki. Kelompok komoditas pendorong inflasi Sulsel November 2021 terutama adalah kelompok Transportasi,Makanan, Minuman, dan Tembakau; dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga,”paparnya.
Adapun kenaikan harga pada kelompok Transportasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket angkutan udara dan angkutan dalam kota seiring dengan pelonggaran perjalanan masyarakat. Selanjutnya, kenaikan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak goreng seiring dengan tren peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia, yang adalah bahan baku utama produksi minyak goreng.
Disebutkan kenaikan harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga semen dan genteng metal.
“Di sisi Iain, inflasi yang Iebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok Kesehatan, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga vitamin dan obat-obatan Iain, seiring menurunnya kasus aktif COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan,”sebutnya.
Sementara itu, deflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki terutama dipengaruhi oleh penurunan harga kerudung/jilbab, celana panjang katun pria, dan gaun/baju terusan wanita.
Meskipun saat ini relatif terkendali, inflasi memiliki potensi meningkat akibat adanya Libur Natal dan Tahun baru serta perbaikan konsumsi masyarakat.
Faktor Iain yang turut memberikan tekanan adalah gangguan cuaca dan kenaikan harga komoditas global. Selain itu, tarif angkutan udara juga diperkirakan akan meningkat meski masih dalam range batas atas Permenhub.
Kedepan lanjutnya rencana penerapan PPKM level 3 oleh Pemerintah diyakini dapat sedikit mengurangi tekanan inflasi seiring dengan aktivitas masyarakat yang dibatasi. Risiko kenaikan inflasi juga masih akan berlanjut hingga tahun 2022, utamanya disumbang oleh mulai TPID Sulsel meningkatnya tekanan permintaan, risiko kenaikan imported inflation, fenomena La Nina awal tahun 2022 dan rencana kenaikan cukai rokok serta PPN.
“Mencermati risiko inflasi akhir tahun 2021 dan risiko inflasi 2022, Plt Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua TPID Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan yang berfokus pada mendorong realisasi pelaksanaan KAD untuk pemenuhan kebutuhan pangan, melakukan pemantauan harga secara rutin, melaksanakan operasi pasar, dan menyusun program pengendalian inflasi untuk tahun 2022 baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,”kata pak Cik sapaan Causa Iman Carana.
Sementara program pengendalian inflasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan akan tetap mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Implementasi KAD antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan akan didorong realisasinya agar kebutuhan pangan daerah yang mengalami defisit dapat terpenuhi dan adanya jaminan ketersediaan pasar pada daerah pemasok sehingga kestabilan harga baik di tingkat konsumen maupun petani dapat terjaga.
Selanjutnya kolaborasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan dan TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih akan terus dilakukan untuk mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi di Sulsel sehingga . Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong pemulihan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun juga Nasional.
