3 Anggota Dewan Walkout, Nasib RAPBD 2020 Pasangkayu Diujung Tanduk

Pasangkayu.daulatrakyat.id– Rapat paripurna persetujuan bersama APBD 2020 Kabupaten Pasangkayu menemui jalan buntu.

Pasalnya Fraksi Nurani Membangun DPRD Pasangkayu masing -masing wakil ketua fraksi Herman Yunus, dan kedua anggota Fraksi Andi Yusuf dan Alimuddin melakukan aksi Walkout. Tanda tak setuju.

Aksi walkout ketiga orang anggota DPRD Pasangkayu yang tergabung dari Fraksi Nurani Membangun ini, karena merasa ada yang janggal dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Ketiganya langsung meninggalkan ruang rapat paripurna persetujuan bersama antar Eksekutif dan Legislatif RAPBD 2020 yang sedang berlansung pada, Senin, 2 Desember 2019.

Salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu Herman Yunus beralasan mengapa ia walkout.

Menurut dia, pihaknya yang rutin mengikuti rapat, hingga sekarang belum mendengarkan kata kesepakatan.

Dia menilai, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Pasangkayu, Firman tidak transparan soal anggaran.

“Tidak ada paripurna jika tidak ada kesepatan antara Banggar (DPRD) dan TAPD. Terutama terkait dokumen, padahal anggota DPRD punya hak untuk tahu,” tandas Herman.

Menurut dia, ada kejanggalan dalam program yang tidak rasional, yang ia jadikan sampel, seperti penyewaan tenda pada acara HUT Pasangkayu yang menelan anggaran sekira Rp800 juta bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski menurutnya, mengacu pada Perbup nomor 22 tahun 2019 soal sewa tenda yang menetapkan Rp2.5 juta perpaket, tapi ternyata tiba-tiba membengkak menjadi Rp20 juta untuk 40 jumlah OPD.

“Ini bisa dikategorikan mark up (penggelembungan) anggaran daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan sangat tidak etis menggunakakan uang rakyat, apalagi jumlahnya begitu besar sehingga dianggap tidak wajar.

Sehingga, kata dia anggaran seperti itu lebih baik dialokasikan ke kebutuhan mendasar masyarakat.

Setidaknya, total RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mencapai Rp935 miliar, termasuk di dalamnya penambahan Rp73 miliar yang dianggap belum jelas peruntukannya.

“Kami tak bermaksud mencekal pembahasan, tapi ini bagian dari preventif dan merasionalkan saja,” kata Herman yang juga Ketua PPP Pasangkayu.

Ta hanya itu, Herman pun menyoroti soal Kerangka Acuan Kerja atau yang sering disebut KAK OPD, yang juga tidak pernah diperlihatkan sebelum dalam proses pembahasan ke Banggar.

Akibatnya DPRD yang memiliki hak, kewalahan untuk mengontrol.

“Bukannya saya tidak pernah meminta dokumen pendukung tentang jenis seluruh kegiatan, namun pihak TAPD tidak berkenan memberikan, hingga pada akhir pembahasan anggota DPRD yang memerlukan dokumen KAK, tapi lagi-lagi itu juga tidak diindahkan. Saya merasa, seakan Pemda mau mereduksi fungsi DPRD, baik bugeting maupun pengawasan,” ujar Herman.

Alotnya pembahasan RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mendapat pula sorotan dari salah satu ek anggota DPRD Ikram Ibrahim

Jika pembahasan mengalami kebuntuan (deadlock), maka buntutnya kerugian bagi daerah.

“Padahal kitakan ketahui bersama, bahwa berdasarkan pasal 317/UU 23 tentang pemerintahan daerah, batas maksimal pelaksanaan pembahasan APBD, tanggal 30 November 2019.

Jika menyesuaikan pelaksanaan penjabaran APBD sebelumnya, dengan didasari peraturan kepala daerah, anggota DPRD akan terkena sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan masa kerja,” jelas Anggota DPRD periode 2014-2019 ini.

Sementara Sekretaris Daerah Pasangkayu, Firman selaku ketua TAPD saat dihubungi via ponsel, belum menemukan jawaban hingga berita ini tayang. (ndi/dr)

Ketfo : WALKOUT. Tiga Anggota DPRD Pasangkayu dari Fraksi Nurani Membangun, Herman Yunus, Andi Yusuf dan Alimuddin melakukan Wolkout pada Rapat paripurna persetujuan bersama RAPBD 2020, Senin 2 Desember.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.