PBHI Jakarta Kecam Tindakan Refresif Aparat Saat Menghadapi Demonstran

Jakarta.daulatrakyat.id- Pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menghadapi aksi penolakan sejumlah Undang-Undang pada 24 dan 25 September, mendapat respon dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta.

Dalam keterangan tertulisnya, PBHI Jakarta keluarkan 8 point sikap dalam menyikapi tindakan refresif kepolisian saat menangani pengunjuk rasa.

Pertama, Aksi-aksi protes mahasiswa, pelajar maupun masyarakat dalam menyikapi kebijakan regulasi dari DPR maupun pemerintah harus dipandang sebagai bentuk kekecewaan yang amat mendalam terhadap kinerja DPR dan pemerintah selama ini.

Kedua, Berbagai kasus perampasan lahan, penangkapan aktivis HAM, pelanggaran hak-hak buruh sampai dengan pelanggaran HAM di Papua, kontras dengan semakin korupnya pejabat negara yang dibuktikan dengan terjadinya berbagai kasus korupsi dan operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK.

Ketiga, Alih-alih introspeksi diri, DPR dengan persetujuan pemerintah justru melakukan pengebirian wewenang KPK melalui Revisi UU KPK dan pengangkatan pimpinan KPK dengan jejak rekam yang kurang positif di mata publik.

Keempat, Persoalan ini semakin diperparah oleh ulah DPR yang melakukan “kejar setoran’ di akhir masa jabatannya dengan mengesahkan produk regulasi seperti revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Air dan wacana revisi UU Ketenagakerjaan, yang ke depannya akan semakin mempersempit ruang hidup rakyat, menurunkan kesejahteraan pekerja, dan mengekang kebebasan rakyat dalam berekspresi, sedangkan di sisi lain, regulasi yang memperkuat posisi perempuan yang kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi, yakni RUU PKS, malah tidak kunjung disahkan.

Kelima, Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa, pelajar dan masyarakat adalah ekspresi yang seharusnya didengarkan, dihargai dan dipenuhi oleh DPR maupun pemerintah selaku wakil-wakil rakyat, bukannya malah dijawab dengan pembubaran paksa, pemukulan dan tembakan gas air mata.

Kenam, Aparat Kepolisian kami nilai telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sejumlah Undang-Undang serta Protap dengan melakukan pengamanan unjuk rasa menggunakan pendekatan kekerasan dan memukuli peserta yang terpecah dari barisan secara brutal, yang mengakibatkan 265 mahasiswa terluka hanya dalam aksi di Jakarta saja, termasuk satu orang mahasiswa Al-Azhar yang kritis karena mengalami pendarahan otak.

Ketujuh, Oleh karena itu, PBHI Jakarta dengan ini menyatakan sikap mengecam tindakan represi yang dilakukan oleh Kepolisian dan membuka posko pengaduan untuk korban kekerasan aparat.

Kedelepan, Bagi pihak keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarga yang hilang akibat aksi-aksi tersebut, segera mengontak kami untuk dapat dilakukan pencarian segera.

Demikian pernyataan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 25 September 2019

Narahubung:
Sabar Daniel Hutahaean: 0812-9860-7976
Sarinah: 0878-6111-00297

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.