Indah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemda Unaudited Ta 2018 ke BPK

Makassar, daulatrakyat.id — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2018, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (29/3).

Indah menyerahkan laporan bersama 12 daerah lainnya di Provinsi Sulsel di antaranya, Kabupaten Takalar, Bantaeng, Maros, Barru, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Kepulauan Selayar, Pangkep, dan Sidrap.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Triono dalam laporannya mengatakan, keuangan merupakan tanggung jawab Pemda di dalam menyusun dan menyampaikan untuk kemudian diperiksa. Jika diserahkan hari ini, Insya Allah hasilnya akan diserahkan paling lambat 30 Juni.

“Pada pemeriksaan nantinya BPK memiliki standar yang akan digunakan, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal,”ungkapnya

Menurutnya, hasil dari pemeriksaan inilah nantinya yang akan menentukan opini yang akan diraih oleh tiap daerah apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jadi opini yang diraih tiap daerah tidak bergantung dari BPK tapi Pemda yang bersangkutan yang didukung oleh seluruh jajarannya.

“Untuk itu kepala daerah dan jajarannya harus memiliki kewajiban dan kesadaran yang sama  dalam mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan perundang-undangan,” tutur Wahyu.

Sementara itu Andi Sudirman Sulaiman Wakil Gubernur Sulsel menuturkan pemerintah selalu terbuka dengan BPK.

“Dengan BPK kami selalu terbuka, meminta advice dan monitoring, bukan  persoalan kami tapi lebih dampaknya pada masyarakat,” terangnya.

Orang nomor dua di Sulsel ini berpesan kepada kepala daerah se-Sulsel, untuk menjaga sinergitas.

“Sekarang bukan jamannya berkompetisi, tapi berkolaborasi dan bersinergi, pemda maupun BPK. Kami selalu terbuka secara fair untuk melihat pembangunan kita secara detail demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya

Sekadar diketahui pengelolaan keuangan Luwu Utara meraih predikat WTP pada tahun 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.