Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati BAZ, 14 Program Gratis Sudah Banyak Terealisasi

Gelar Jumpa Pers

Selayar, daulatrakyat.id – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali dan Dr. H. Zainuddin, SH, MH, (BAZ), Minggu, 17 Pebruari 2019, sudah tahun ketiga dalam pemerintahannya hingga tahun 2021.

Berbagai janji janji politik saat Pilkada 2016 lalu, 14 program gratis yang dijanjikan, 5 diantaranya tidak bisa terealisasi, karena bertentangan dengan regulasi.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, SH, MH, yang menjadi nara sumber, saat menggelar Jumpa Pers tentang Pelaksanaan Progranm Prioritas/Gratis, Tiga Tahun Kepemimpinan BAZ, yang dilaksanakan Humas dan Protokol, di Warkop Bambo Caffe, Kelurahan Puta Bangun, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar, Sabtu (16/2/2019).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Kepala Bappelitbangda yang juga sebagai moderator, Drs. H. Basok Lewa serta dihadiri beberapa Kepala Dinas dan Badan, diantaranya, Kepala Inspektorat, H. AR. Krg Magassaing, SH, MH, Kadisdukcapil, Andi Patonrangi Pasbal, Kadis PU, M. Yunan Krg Tompobulu, Kadis Dikbud, Drs. Mustakim. Ke, M MPd, Kepala DKP, Ir. Makkawaru, Kepala Dinas PMD serta beberapa yang mewakili Kepala OPD dan insan pers sebagai perwakilan media yang ada di Kepulauan Selayar.

Wakil Bupati yang membahas ke 14 program gratis tersebut, bahwa beberapa diantaranya tidak dapat direalisasikan karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

“Program gratis dibawah pemerintahan BAZ, adalah bagaimana pencapaian masyarakat maritim yang sejahtera, sesuai visi dan misinya hingga akhir periodenya”, kata Wakil Bupati Dr. H. Zainuddin.

Wakil Bupati Dr. H. Zainuddin, juga sampaikan beberapa poin dalam programnya sebagai kontrak politiknya yang tidak tidak bisa terealisasi karena bukan kewenangan Pemkab, diantaranya, Bantuan biaya bagi tamatan SMA yang masuk Perguruan Tinggi, karena sudah kewenangan Pemorov.

Ada juga program gratis jaminan kecelakaan sebanyak 10 juta/KK, juga tidak dapat terealisasi, bertentangan dengan UU no 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi kewenangan Jasa Raharja.

Sementara Kepala Bappelitbangda, H. Basok Lewa sebelum menutup jumpa pers tersebut menyampaikan bahwa, ketika penyusunan RPJMD pemerintah provinsi, Pemkab Selayar berjuang habis habisan agar memasukkan beberapa program jangka panjang yang telah disusun. (Nur Alim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.