Bawaslu Selayar Buka Kegiatan Penanganan dan Pelanggaran Hukum Pemilu 2019

Selayar,daulatrakyat.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Selayar membuka Kegiatan Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Reyhan, jl Ahmad Yani secara tertutup, Benteng, Jumat (1/2/2019).

Salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi dibidang penanganan Hukum, Azry Yusuf, SH, MH., dalam kegiatan tersebut Ia memaparkan materi tentang bagaimana menangani penanganan dan pelanggaran pemilu 2019.

Dalam sambutannya, Ia menganatomikan bahwa Panwaslu kecamatan adalah pemain bola, dengan itu bagaimana cara bisa memamfaatkan bola, ujarnya.

“Pelanggara Pemilu ada dua sumbernya, yaitu laporan dan temuan, laporan itu masyarakat dan temuan itu adalah sumbernya pengawas pemilu. Masyarakat yang melihat pelanggaran tidak boleh apatis, karena kita melakukan penindakan pelanggaran beroreantasi dengan cara perbaikan jika ada kesalahan. Kita menggunakan cara yang tepat dan waktu yang tepat,” jelas Azry Yusuf, SH., MH.

Ketua Bawaslu Selayar Suharsono dan panwaslu masing-mading kecamatan

Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar Suharno, SH., mengatakan kegiatan ini mempermantap kegiatan penanganan pelanggaran pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini juga membahas tentang rekrutmen pengawasan di masing-masing TPS, khususnya memaksimalkan pengawasan, ujar Suharno, SH.

Sambutan Bawaslu Provinsi Sulsel, Azry Yusuf, SH., MH., menganatomikan bahwa Panwaslu kecamatan adalah pemain bola, dengan itu bagaimana cara bisa memamfaatkan bola.

“Pelanggara Pemilu ada dua sumbernya, yaitu laporan dan temuan, laporan itu masyarakat dan temuan itu adalah sumbernya pengawas pemilu. Masyarakat yang melihat pelanggaran tidak boleh apatis, karena kita melakukan penindakan pelanggaran beroreantasi dengan cara perbaikan, jika ada kesalahan. Kita menggunakan cara yang tepat dan waktu yang tepat,” Azry Yusuf, SH., MH.

Azry Yusuf juga menambahkan bahwa temuan itu juga bisa dari Informasi awal dari masyarakat dan dilakukan investigasi oleh pengawas pemilu, ujarnya.

Berkaitan dengan temuan yang ditangani pengawas pemilu waktu prosesnya paling lambat 7 hari dan dapat diperpanjang 14 hari untuk ditentukan, apakah memenuhi syarat formil dan materil sebelum di register. Termasuk laporan yang ditangani apabila laporan itu tidak terbukti kita wajib menyampaikan kepada pelapor.

Didalam pelanggaran ada dua sanksi yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana, apabila laporan itu tidak terbukti kita wajib menyampaikan kepada pelapor.

Penanganan pelanggaran Pemilu bukan hanya tugas pengawas pemilu (panwaslu/Bawaslu) tapi ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) jaksa dan kepolisian untuk memprosesnya.

Sebelumnya, Bawaslu Juga gencar melakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif di berbagai tempat di Kepulauan Selayar. Artinya Bawaslu berharap kepada seluruh elemen masyarakat selayar dapat mengawasi bersama dalam rangka pemilihan umum 2019. (Nur Alim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.