Persoalan BBM di Selayar Butuh Perhatian Khusus Dari Pertamina

Selayar, daulatrakyat.id – “Masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Selayar, hingga saat ini, masih sering menjadi persoalan tersendiri, sehingga persoalan BBM, butuh perlakuan khusus dari Pertamina”.

ini kata, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Muh Basli Ali, saat memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Direktorat Pemasaran Ritel, Pjs. GM Marketing Operation Region VII, I Ketut Permadi Aryakuumara, dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, di Kepulauan Selayar.

Rakoor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) kantor Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (26/12/2018), sore ini.

Rakoor tersebut dihadiri beberapa unsur, diantaranya unsur Forkopimda, Asisten Ekbang kesra, para Kepala Dinas dan Badan, pengelola APMS, PT. Tripatra Utama Pertiwi, diwakili H. Bambang Heryanto serta Pengelola APMS, Tanri Jaya dan pengelola APMS PT. Putriana. Selain itu hadir pula beberapa oengelola sub agen penyalur.

Bupati H. Muh Basli Ali, dalam rakoor tersebut, juga mengutip kembali permohonannya kepada Presiden RI, Joko Widodo, saat berkunjung ke Sulsel pekan lalu, bahwa kondisi Selayar memang jauh beda dengan daerah lain di Sulsel.

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H.Muh.Basli Ali, mengurai tentang Tata niaga BBM di Selayar, mulai dari Permasalahannya serta alternatif dan solusinya, diantaranya Solusi jangka pendek, antara 1- 3 bulan.

Sementara itu, Pjs. GM Marketing Operation Region VII, Direktorat Pemasaran Ritel, I Ketut Permadi Aryakuumara, menyampaikan pula bahwa Pertamina mensupport, untuk usaha sektor hilir harus punya regulasi.

“Pertamina juga tidak bisa jalan sendiri, akan tetapi sebagai BUMN tentunya harus berupaya menyelesaikan permasalahan BBM,” kata I Ketut Permadi Aryakuumara, Pjs GM Marketing Operation Region VII.

Sebenarnya BBM bersubsidi tidak boleh lagi di niagakan. Pertamina menjamin optimalnya layanan BBM bagi para pelaku usaha mikro, diantara sektor perikanan, pertanian, pelayanan umum (ambulance, damkar).

Usaha mikro sektor perikanan dan Pertanian melalui DKP dan Pertanian bisa direkomendasikan oleh Kades/Lurah, akan tetapi kalau ada kebijakan Pemkab maka Pertamina berkewajiban melayani pemegang rekomendasi tersebut. (Nur Alim)

Keterangan gambar : Persoalan BBM di Selayar Butuh Perhatian Khusus Dari Pertamina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.