Mediasi PT ADS – Bupati Polman Menemui Jalan Buntu

Polman.daulatrakyat.id-Mediasi kedua belah pihak antara Direktur Utama PT. Anugrah Djam Sejati dengan pihak Pemkab Polman memenuhi jalan buntu alias gagal.

Hal itu dibenarkan salah satu tim Ombusdman RI Asep Cahyana. ” Belum terlaksana sebab Direktur Utama PT. Anugrah Djam Sejati tidak hadir,” ungkap Asep Cahyana saat dikonfirmasi daulatlaryat.id melalui telpon Sabtu, 15 Desember 2018.

Kendati Asep mengakui telah bertemu dengan pihak Pemkab Polman dalam hal ini Bupati. Tapi mediasinya belum membuahkan hasil.

Sebelumnya Direktur Utama PT.Anugrah Djam Sejati Watif Waris melaporkan Bupati Polman terkait dugaan malladminstrasi ke Ombudsman RI perwakilan Sulbar.

Apa alasan ketidak hadiran Sang Direktur PT. Anugrah Djam Sejati dalam proses mediasi itu?
Secara terpisah Direktur Utama PT. Djam Sejati Watif Waris mengirim surat ke Ombudsman RI.(*)

Editor : Salim Majid

Direktur Utama PT Anugrah Djam Sejati Watif Waris

Berikut inilah surat sang Direktur Utama PT ADS ke Ombudsman RI.

Merujuk pada surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor:2663/ORI-SRT/XII/2018. Perihal: Pemeriksaan Lapangan dan Pertemuan Para Pihak (Mediasi/Konsiliasi). Tertanggal 11 Desember 2018.

Selaku Direktur Utama PT Anugrah Djam Sejati, bersama ini kami mengkonfirmasi bahwa kami tidak dapat menghadiri undangan Pertemuan Mediasi/Konsiliasi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar – Sulawesi Barat dengan alasan Sbb :

Bahwa Sejak berkunjung ke Kantor Ombudsman RI pada tanggal 28 November 2018 hingga saat ini, kami masih berada di Jakarta dalam rangka Prakondisi- melaporkan masalah Penundaan Berlarut Penerbitan Perizinan Pembangunan SPBE ini, Kepada Kementrian dan Lembaga terkait antara lain:

Dirjen OTODA Kemendagri, Komisi II DPR RI dan Satgasnas Percepatan Investasi.

Setelah berurung rembuk dengan Pengacara dan Para Pemegang Saham PT Anugrah Djam Sejati, kami memutuskan bahwa: Jika Pemkab Polewali Mandar tidak segera melakukan Tindakan Korektif Sebagaimana tertuang dalam LAHP Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat Nomor Register 0101/LM/VII/2018/MMJ.

Maka sepenuhnya kami menyerahkan kepada Ombudsman Pusat untuk Menerbitkan Rekomendasi menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017, yang nantinya akan kami gunakan sebagai ‘Kekuatan Pembuktian’ DI Pengadilan (Pidana/Perdata). PTUN dan Satgasnas Percepatan Investasi. Dll.

Sikap tersebut kami tempuh, karena kami telah melakukan berbagai upaya persuasif termasuk beberapa kali upaya Mediasi yang diinisiasi Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat dengan Jajajaran Pemkab Polewali Mandar Namun tidak membuahkan hasil.

Selain itu, terhitung Sejak mengajukan Permohonan Izin Prinsip Investasi pada tanggal 22 Oktober 2015, Sudah Lebih dari 3 Tahun lamanya PT Anugrah Djam Sejati Menjadi Korban Maladministrasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian Surat ini kami buat sebagai konfirmasi. Atas mafhumnya dihaturkan terima kasih

PT ANUGRAH DJAM SEJATI

ABDUL WATIF WARIS
Direktur Utama

Tembusan :
Kepada Yang Terhormat Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.