Timsel KPU Sulbar Resmi Dilaporkan Soal Dugaan Pelanggaran

Mamuju.daulatrakyat.id-Timsel calon anggota KPU Sulbar akhirnya resmi di laporkan ke KPU RI,Bawaslu dan DKPP diJakarta pada 10 April 2018.

Salah satu warga masyarakat Sulbar Masram mengadukan timsel calon anggota KPU Sulbar karena dinilai diduga bekerja tidak profesional dan independen.

” Saya antar langsung laporan itu kejakarta,” ujar Masram kepada daulatrakyat.id Minggu 15 April 2018.

Materi laporan menurut dia ada beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap juknis antara lain.Terkait Verifikasi syarat administrasi Calon, diduga TIMSEL tidak bekerja secara cermat dan tidak profesional sehingga meloloskan Calon/Peserta yang berkasnya tidak lengkap atau cacat administrasi pada tahapan pemberkasan, yaitu terkait isin/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepagawaian terhadap salah seorang calon/peserta.

Serta meloloskan salah seorang calon/Peserta yang berkasnya tidak lengkap dimana yang bersangkutan tidak melampirkan MODEL SK. Calon 3, yakni Surat Keterangan dari Pimpinan Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota Partai 5 (lima) tahun terakhir, sekalipun yang bersangkutan sudah PNS pada saat mendaftar sebagai calon Anggota KPU Sulbar.

Karena dokumen tersebut menurutnya adalah satu kesatuan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota KPU, sebagaimana dimaksud pada BAB II poin B, angka 2 huruf “h” Keputusan KPU No. 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tanda terima bukti aduan ke KPU RI (dok:dr)

“Terkait dengan hasil tes chat serta tes kesehatan Timsel telah nyata-nyata bertindak diluar kewenangannya dengan melanggar juknis tentang seleksi anggota KPU, dimana Timsel meloloskan beberapa peserta yang nilainya dibawah standar minimal sebagaimana yang disyaratakan Juknis,” ujarnya.

Tak hanya itu, Masram menyoal pula terkait tidak mensyaratkannya pemeriksaan mata dan THT pada tes Kesehatan.

Padahal kata dia terhadap hal-hal tersebut diatas sudah dikomunikasikan dengan KPU RI sebagaimana disampaikan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui media.

“JIka benar bahwa tindakan timsel yang tidak sesui juknis adalah atas persetujuan dan atau atas perintah KPU RI, dan KPU RI tetap melanjutkan proses fit terhadap calon anggota KPU provinsi Sulawesi Barat, maka KPU RI sangat berpotensi untuk diadukan ke DKPP RI, karena jelas ini sebuah pelenggaran etik bagi seorang penyelanggara,” kata Masram.

Bahkan lanjut dia KPU RI berpotensi untuk dipidanakan, karena telah bertindak diluar kewenangannya, dengan menyetujui dan atau memerintahkan Timsel untuk melakukan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan serta Juknis yang dibuat sendiri oleh KPU RI.

” Sebagai warga negara saya merasa perlu untuk mengawal ini dalam rangka memastikan bahwa penyelenggara Pemilu kedepan benar-benar lahir dari sebuah proses seleksi yang berkualitas,” pungkasnya.

Masram saat melaporkan timsel KPU Sulbar (dok:dr)

Penulis : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.