CSO Percepatan Perhutanan Sulsel Temui Gubernur

Makassar.daulatrakyat.id-Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima rombongan CSO (Civil Society Organization) atau organisasi masyarakat sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial Sulsel di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (14/3/2018).

Kedatangan CSO tersebut guna membahas terkait perhutanan sosial dan rencana pembentukan kelompok kerja (Pokja kehutanan) Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya merasa senang, sudah lama anda mau ketemu, saya juga mau, cuma lama tidak bisa nyambung waktunya. Di kepala saya, negeri ini terlalu bagus dan akan kecewa jika tidak sesuai harapan kita,” kata Syahrul YL.

Komitmen pemerintah provinsi juga besar pada pelestarian lingkungan. Sejauh ini dibawah kepemimpinanya Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel sudah meraih 33 penghargaan bidang kehutanan.

“Di Sulsel kita canangkan Go Green, program  seperti ini diharapkan jadi rahmat bagi masyarakat,”ujarnya.

Terkait pembentukan Pokja dan program perhutanan sosial dia menyambut baik hal tersebut. SYL meminta dinas terkait untuk segera memfasilitasi pembentukan pokja yang dibutuhkan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi CSO Sulsel, Syamsuddin Awing, menyebutkan pentingnya hadir perhutanan sosial di Sulawesi Selatan,dimana tugas Pokja untuk memferifikasi sesuai usulan masyarakat ke Kementrian yakni memferifikasi izin perhutanan sosial.

Ia berharap sejumlah program perhutanan di Sulsel lebih optimal. Salah satu kendala terbesar, lanjut dia, karena kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial belum berjalan secara optimal, padahal pokja ini berfungsi melakukan verifikasi terhadap usulan wilayah kelola perhutanan sosial.

Syamsuddin menyebutkan gubernur dalam dua minggu ke depan menginginkan agar hadir Pokja di Sulsel, Pokja inilah yang akan menyusun perhutanan sosial.

“Akan disusun program prioritas jangka pendek dan jangka panjang apa yang akan dilakukan. Sejauh ini drafnya sudah ada,” ucapnya.

Konsep perhutanan sosial dengan leading sektor dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Setelah Pokja ini, mungkin ada Peraturan Gubernur, yang akan memuat terkait kewenangan izin di provinsi saja tidak usah di pusat,” ujarnya.

Dengan adanya perhutanan Sosial yang ada di hutan lindung, atau di hutan produksi diharapkan warga yang ada disekitar sana bisa tetap sejahtera.

“Karena selama ini dari 1.032 desa di Sulsel, terdapat 50 persen masih termasuk desa miskin. Warga yang selama ini dilarang masuk, dengan adanya skema ini, baik di hutan desa, hutan kemasyarakatan bisa lebih sejahtera,” jelasnya.

Namun, yang diambil masyarakat bukanlah kayu, tetapi yang diambil seperti madu dan rotan.

Ketua Lembaga Lestari Hijau Celebes Musmahendra menambahkan dukungan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo penting untuk memberikan ruang kebijakan, lokasi, dan anggaran bagi program ini.

“Selama ini anggaran berasal dari pemerintah pusat, kita harapkan nanti akan ada ‘cost sharing’ dengan pemerintah daerah, dan dengan pembentukan pokja tentu akan ada konsekuensi anggaran,” tuturnya.

Editor : Nina Annisa

Koordinator CSO Sulsel Syamsuddin Awing saat menemui Gubernur Sulsel SYL diruang kerjanya Rabu (14/3/2018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.