Stop Perkawinan Anak ! Kado di Hari Perempuan Internasional

Jakarta.daulatrakyat.id-Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh besok 8 Maret 2018. Para aktivis perempuan menyerukan keprihatinannya atas tingginya perkawinan anak di Indonesia.

Sebagai Gerakan Multipihak untuk Pencapaian SDGs dan Indonesia BERAGAM yang peduli terhadap generasi dan masa depan Indonesia terutama perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan anak.

Dari data BPS 2013-2015 menyebutkan Perkawinan anak merupakan masalah serius karena Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia.

Data ini menunjukkan terjadinya 1 (satu) kasus perkawinan anak di setiap 5 (lima) orang. Perkawinan anak akan berdampak pada kegagalan Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesungguhan dengan menyegerakan payung hukum untuk mencegah perkawinan anak.

Institut Kapal Perempuan Misi menegaskan pentingnya ketegasan untuk menghentikan pihak-pihak yang mempromosikan perkawinan anak dengan menggunakan norma-norma konservatif.

Tantangan realitas di lapangan yang kerap dihadapi oleh Gerakan Multipihak untuk Pencapaian SDGs seperti pihak pemerintah daerah kabupaten, aktivis prodemokrasi, aktivis perempuan, organisasi keagamaan, akademisi, peneliti dan organisasi perempuan dari kalangan akar rumput menilai perkawinan anak merupakan masalah yang serius bahkan akut.

Misi menilai perkawinan anak menyebabkan perempuan putus sekolah dan ini menjadi resiko kegagalan program wajib belajar 12 tahun.

Dalam siaran persnya menyebutkan, perkawinan anak juga beresiko pada belum siapnya alat reproduksi perempuan untuk menjalani kehamilan, artinya angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia terancam sulit untuk menurunkannya.

Dampak lainnya,kata Misi adalah mereka tidak dapat mengakses pekerjaan layak dan bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum, rentan kekerasan, dan upah rendah.

Aktivis Perempuan saat Aksi bersama jelang Hari Perempuan Internasional (dok:dr)

Dengan demikian mereka masuk dalam lingkaran kemiskinan dan menghambat penurunan ketimpangan di Indonesia.
Berangkat dari kegelisahan mereka yang tergabung dari sejumlah wilayah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyangsikan cita-cita masa depan emas tahun 2045 akan gagal jika perkawinan anak di Indonesia masih marak terjadi.

Berikut inilah pernyataan sikap mereka yang dikirim ke redaksi daulatrakyat.id

1. DRR RI, Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir dan memberikan perlindungan hukum dengan menaikkan batasan usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memimpin pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan kementerian dan lembaga terkait memberikan prioritas pencegahan perkawinan anak dalam Rencana Aksi Nasional TPB.

3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar bertindak aktif dan memastikan adanya perlindungan hukum, melakukan proses pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik untuk pencegahan dan penghentian perkawinan anak.

4. Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial untuk membuat kebijakan sebagai dasar melakukan penyadaran dan pencegahan perkawinan anak di jajaran masing-masing.

5. Badan Pusat Statistik untuk memberikan data terbaru secara reguler tentang perkawinan anak sampai ketingkat Kabupaten dan Desa.

Penulis : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.