KPAI Dalami Kasus Pemecatan Sepihak Dua Siswa

Jakarta,daulatrakyat.id-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima aduan pada 28 Februari 2018 lalu, terkait kasus pemecatan secarah sepihak terhadap dua siswa SMAN 1 Semarang, karena diduga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap siswa junior dalam sebuah kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).

Dugaan kekerasan tersebut terungkap dari video yang ada di telepon genggam siswa lainnya saat sekolah melakukan razia Hp.

KPAI menilai Pemecatan tersebut dinilai janggal, tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan anak kehilangan hak atas pendidikan di SMAN 1 Semarang, sehingga terjadilah perlawanan terhadap keputusan sekolah.

Saat ini KPAI telah mendalami kasus tersebut sebagai bentuk respon KPAI.

Tak hanya itu,KPAI juga melayangkan pernyataan sikap. Berukut inilah pernyataan sikap KPAI

Pertama Demi kepentingan terbaik bagi anak, maka KPAI akan mendalami kasus ini dan berkoordinasi segera dengan pihak-pihak terkait.

Kedua KPAI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pemecatan dua siswa berinisial AN dan AP oleh SMAN 1 Semarang mengingat kedua siswa sudah di kelas akhir. Sebagai siswa kelas XII maka seharusnya saat ini keduanya sedang menempuh ujian praktek dan bersiap mengikuti Ujian Sekolah, USBN dan UNBK. Logikanya, seluruh data dapodiknya sudah berada di SMAN 1 Semarang dan sudah sulit pindah data ke sekolah lain.

Ketiga KPAI akan segera bersurat kepada Gubenur dan Kepala Dinas Pendidikan Provisi Jawa Tengah untuk meminta penjelasan terkait : prosesur mengeluarkan siswa apakah sesuai dengan tata tertib sekolah dan sejalan dengan SOP dalam mengeluarkan siswa pelanggar tata tertib sekolah. Selain itu, KPAI akan meminta penjelasan, pertimbangan apa yang digunakan sekolah dalam menggeluarkan dua siswa di saat sudah kelas XII, hanya tinggal 2 bulan lagi kedua anak tersebut menempuh ujian akhir.

Keempat KPAI akan menemui para siswa yang dikeluarkan (2 orang) maupun yang diskorsing (7 orang) untuk didengar suaranya. KPAI akan menanyakan langsung kronologi kejadiannya dari mulai LDK sampai proses pemecatan siswa oleh pihak sekolah. Penjelasan para siswa akan di konfirmasi dengan penjelasan pihak sekolah.

Kelima, KPAI mengingatkan bahwa meskipun seorang anak terbukti bersalah atau melanggar aturan sekolah sekalipun, namun hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan harus tetap dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi dan jajarannya, apalagi siswa yang dikeluarkan sudah berada di kelas akhir. Seharusnya kedua anak tersebut sibuk mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir, namun saat ini justru sibuk memperjuangkan nasibnya.

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.