Membangun Sulbar di Mulai Dari Pinggiran

Daulatrakyat.id Sulbar — Dalam membangun roda pemerintahan di Sulawesi Barat akan berjalan secara maju dan maksimal jika dikerjakan secara bersinergi.

Jika di bandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Lokomotiv pembangunan diprovinsi sulawesi Barat ini terus berbenah untuk mengejar ketertinggalannya.

Akan tetapi pembangunan di sulbar ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi dengan semua pihak. Hal ini dikatakan Pejabat Gubernur Sulbar Irjen.Pol Carlo Brix Tewu saat menggelar rapat kordinasi penangananan sosial dan gerakan revolusi mental dilantai IV kantor Gubernur, selasa 21 maret 2017.

Tak hanya itu, Carlo juga menyampaikan, mesin demokrasi negara Indonesia masih belajar kepada negara-negara maju. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya keputusan pemerintah pusat mengeluarkan Nawacita berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang merupakan program yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari

” Saya ingin pertemuan kita jadi satu arah, tetapi kita semua harus jalin komunikasi di luar, bagaimana kita membangun daerah pinggiran kalau komunikasi saja tidak terbangun” ujar Carlo.

Lebih jauh lanjut Carlo bahwa, ada tiga permasalahan pokok bangsa Indonesia saat ini yaitu, merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.

Menurutnya , dari berbagai permasalahan tersebut terciptalah nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam lima gerakan revolusi mental.
Kelima Gerakan Nasional Revolusi Mental itu yakni Indonesia melayani yang dikoordinir oleh Menpan, Gerakan indonesia Bersatu dikordinir oleh menko kemaritiman, Gerakan indonesia tertib dikordinir oleh Menkopolhukam, Gerakan Indonesia Mandiri dikoordinir oleh Menkoperekonomian dan Gerakan Indonesia bersatu dikordinir oleh Mendagri.

Dia pun mengurai permasalahan , masing-masing aparat disebabkan , belum memahaminya  secara menyeluruh tentang konsepsi wawasan nusantara, ketahanan nasional dan tujuan nasional terjebak dalam doktrin kelembagaan ego sektoral.

” Kita perlu bersatu , kalau jalan sendiri-sendiri tidak mungkin berjalan dengan maksimal” tandas Carlo.

Menurut Irjen Pol Carlo B Tewu, bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat sesuia pasal 25 nomor 6.

” Basis kita ada di desa, kita akan lakukan evaluasi seminggu 3 kali, agar terjadi keseragaman informasi “katanya.

Selaras dengan itu,Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Nandang mengatakan, pertemuan tersebut sangat perlu dilakukan, karena seorang aparat pemerintah hendaknya diberikan penyegaran agar para oknum tersebut dapat kembali dalam fungsi kewenangannya.

” Pertemuan ini sangat perlu dilakakukan, diibaratkan sebuah handphone harus dicas, begitupun para aparatur, agar mereka bisa kembali ke fungsi kewenangannya” ujar Nandang

Dia berharap agar masyarakat semakin dapat  merasakan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, daerah, kabupaten hingga ke kecamatan.

” Harapan saya, kiranya masyarakat semakin meraskan pelayanan negara di tengah-tengah masyarakat. Dalam bentuk pengamanan, pengayoman, termasuk kebutuhan masyarakat. Mulai pelayanan administrasi di tingkat bawah sampai ke atas, demi meningkatkan fasilitas dan pelayanan dalam reformasi” ujar Nandang.

Rapat tersebut selain dihadiri Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Kapolda sulbar Brigjen Pol Nandang, Kabinda Sulbar Hamzah, yang mewakili Danrem para bupati serta seluruh camat se -sulbar.

Sumber : Humas Pemprov. Sulbar

Editor      : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.